Soal Kasus Saracen, Fadli Zon: Polri jangan Mengundang Spekulasi dan Fitnah

Jagad News – Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Polri terbuka dan tuntas dalam mengungkap sindikat Saracen, kelompok yang disebut menjual jasa penyebar hoax dan kebencian di media sosial.

Dia tidak ingin penyidikan Polri mengundang spekulasi dan fitnah.

“Kita mengapresiasi kerja kepolisian dalam pengungkapan kasus bisnis hoax dan isu-isu SARA. Tak bisa disangkal, hal-hal semacam itulah yang selama ini telah membuat demokrasi kita jadi tidak sehat, meskipun polisi sejak awal mengekspose kasus Saracen sebagai kasus besar terkait industri hoax dan penyebar kebencian di media sosial,” kata Fadli dalam keterangan yang diterima, Rabu (30/8/2017).

agen poker online terpercaya indonesia

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini tidak ingin, dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan awal itu akan terbukti, dalam arti bisa diungkap dalang atau pengguna jasanya, inilah yang harus sama-sama kita kawal dan perhatikan.

“Kita tentu berharap agar dalam menjalankan tugasnya Polri bisa bekerja secara transparan dan tuntas, agar tidak melahirkan spekulasi dan fitnah di masyarakat.

Menurutnya, jika benar kelompok tersebut menjalankan bisnis jasa penyebaran hoax, kebencian, dan isu-isu terkait SARA, tentu harus segera ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

“Tapi jika tidak, jangan sampai Polri mengundang spekulasi dan fitnah, karena itu akan sangat berbahaya”tambah Fadli.

Agen situs poker online, DominoQQ, BandarQ Terpercaya Indonesiadaftar agen casino online Indonesia
“Kita tidak ingin kasus Saracen ini nantinya berakhir antiklimaks seperti kasus pengungkapan mafia beras yang bikin heboh beberapa pekan lalu itu, di mana ekspose awalnya bombastis, namun perkembangan kasusnya kemudian ternyata tak sebesar yang diekspose di awal,” katanya.

Fadli menilai, hoax dan ujaran kebencian memang telah memperkeruh perpolitikan nasional, sekurang-kurangnya dalam lima tahun terakhir.

“Jika dibiarkan, hal itu bisa jadi bumerang bagi kehidupan kebangsaan kita yang plural dan majemuk. Untuk itu harus ada upaya penegakkan hukum yang tegas untuk mengatasinya. Dan tidak boleh ada tebang pilih di dalamnya,” katanya.

Tinggalkan Balasan