Jadi Tersangka e-KTP, Setnov Miliki Harta Rp 114 Miliar

JagadNews – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto (Setnov) telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Ketua Umum Partai Golkar itu memiliki latar belakang seorang pengusaha.

Novanto tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 114.769.292.837 dan USD 49.150. Hal itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan Novanto kepada KPK terakhir kali pada 2015 lalu.

Berdasarkan laman acch.kpk.go.id yang diakses pada Senin (17/7) malam, Setnov memiliki harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan yang tersebar di 23 lokasi seperti di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Kota Kupang. Secara total, harta tanah dan bangunan Setnov memiliki nilai sekitar Rp 81,7 miliar.

gula77.com

Untuk harta bergerak, Novanto memiliki alat transportasi berupa motor merk Millenium senilai Rp 2,3 miliar, mobil Toyota Alphard senilai Rp 600 juta, mobil Toyota Vellfire senilai Rp 900 juta, mobil Jeep Commander senilai Rp 500 juta, motor suzuki senilai Rp 3 juta, mobil Mitsubishi senilai 50 juta dan mobil Toyota Camry senilai Rp 300 juta.

Selain itu, Novanto juga memiliki harta bergerak lainnya berupa logam mulia, batu mulia, dan benda bergerak lainnya dengan nilai total sekitar Rp 932 juta. Sementara untuk harta berupa surat berharga, Novanto mengklaim memiliki harta senilai Rp 8,45 miliar. Tak hanya itu, Novanto juga memiliki harta berupa giro dan setara kas lainnya senilai Rp 21,29 miliar dan USD 49.150.

Secara total, harta kekayaan yang dilaporkan Setnov pada 2015 ini naik dari laporan terakhir pada Desember 2009, yakni Rp79.789.729.051 dan USD 17.781.

Diketahui, KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Diduga, Novanto menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya terkait proyek e-KTP. Akibatnya, keuangan negara dirugikan sekitar Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan senilai Rp 5,9 triliun.

idrkasino.com

KPK menduga Novanto melalui pengusaha rekanan Kementerian Dalam Negeri Andi Agustinus alias Andi Narogong memiliki peran dalam proses perencanaan, pembahasan anggara di DPR dan pengadaan barang dan jasa dalam proyek e-KTP. Novanto melalui Andi Narogong mengondisikan peserta dan pemenang pengadaan barang dan jasa e-KTP. Andi Narogong sendiri telah berstatus sebagai tersangka kasus e-KTP.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Novanto disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. [bst]

game poker online indonesia

Leave a Reply